Selasa, 8 Agustus 2023, keluarga kecil itu menunggu waktu magrib dengan bercengkerama di ruang tengah. Nur Anisa dan keluarga menghuni sebuah rumah seluas 40 meter persegi. Rumah berkolong tinggi itu terletak di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Jalan lingkungan di depan rumah berupa jembatan kayu ulin setinggi 1,5 meter. Permukiman itu memang berdiri di atas rawa-rawa di tepi Sungai Mahakam.

Sebagian rumah di Desa Muara Kaman Ulu tidak memiliki toilet. Kediaman Nur Anisa salah satunya. Untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), Nur Anisa dan keluarga selalu pergi ke jamban. Peturasan terapung itu berdiri di tepi Sungai Mahakam.

"Sejak kecil, saya buang air di jamban. Sebagian tetangga di sini juga sama," tutur Nur Anisa kepada reporter Kandela.

Masalahnya, gara-gara tidak memiliki toilet di rumah, Nur Anisa dan keluarga dinyatakan prasejahtera atau miskin. Padahal, pendapatan suaminya sebagai nelayan disebut cukup-cukup saja. Kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi walaupun pas-pasan. Nur Anisa bilang, ia tidak terlalu kekurangan.

“Kami hanya belum punya uang untuk membangun toilet di rumah. Lagi pula, buang air di jamban sudah turun-temurun di sini,” sambungnya.

Penduduk Desa Muara Kaman Ulu yang tidak memiliki toilet di rumah dan masuk kategori miskin bukan Nur Anisa seorang. Meminjam catatan pemerintah desa, penduduk miskin di Muara Kaman Ulu sebanyak 883 jiwa dari jumlah penduduk sekitar 3.500 jiwa.

Kepala Desa Muara Kaman Ulu, Hendra, membenarkan perkara jamban yang menyebabkan penduduk miskin di wilayahnya sangat tinggi. Menurutnya, sebagian besar penduduk secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masalahnya adalah dari 14 indikator kemiskinan, desa tersebut terganjal indikator kepemilikan sarana MCK di rumah.

“Selama ini, warga turun-temurun menggunakan kakus di bantaran Sungai Mahakam. Oleh sebab yang sama, Muara Kaman menjadi kecamatan dengan warga miskin tertinggi di Kukar," katanya.

Pemerintah desa mendata, baru 300 kepala keluarga—dari 1.500 KK—di Muara Kaman Ulu yang memiliki toilet di rumah. Oleh sebab itu, sebanyak 20 unit sarana MCK dibangun di rumah warga pada tahun ini. Dananya bersumber dari bantuan pemerintah dan perusahaan swasta di sekitar desa.

Persoalan jamban disebut sebagai tantangan karena beberapa indikator kemiskinan yang lain sudah berhasil diatasi. Sebelumnya, indikator rumah tidak layak huni banyak ditemui di Muara Kaman Ulu. Jumlah rumah tak layak huni berangsur berkurang sejak 2022. Sebanyak 88 rumah warga telah diperbaiki pemerintah daerah. Setiap unit rumah yang direnovasi itu, kata Hendra, menerima bantuan uang tunai Rp 20 juta.

“Masalah lain yaitu ketika warga sakit, mereka mengajukan surat untuk BPJS,” jelas kepala desa. Warga tersebut harus diusulkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Akhirnya, warga tersebut masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tercatat sebagai warga miskin.

“Sebenarnya, tidak ada yang miskin di Desa Muara Kaman Ulu. Kalaupun ada, pasti sedikit sekali jumlahnya. Indikator tingkat kemiskinan dari pemerintah pusat-lah yang menyebabkan tingkat warga miskin di desa ini sangat tinggi,” ucap Hendra menarik kesimpulan.

Ia menyarankan Pemkab Kukar menyusun indikator kemiskinan secara lokal. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi merujuk indikator tingkat kemiskinan pusat sebagai panduan.

Menukil catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Muara Kaman merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 1.670 jiwa. Selanjutnya adalah Kecamatan Anggana dengan 1.242 penduduk miskin dan Sebulu dengan 1.143 penduduk miskin. Ketiga kecamatan ini memiliki persamaan. Sebagian besar permukimannya berdiri di dekat perairan.

Sekretaris Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, memberikan penjelasan tambahan. Angka kemiskinan yang tinggi tersebar di delapan desa di kecamatan itu. Sebagian besar penduduk masuk kategori miskin karena tidak memiliki sarana MCK di rumah. Delapan desa yang dimaksud juga berlokasi di bantaran Sungai Mahakam.

Padahal, sambung Nadi, tingkat ekonomi masyarakat setempat tidak terlalu buruk. Pendapatan sebagian besar penduduk sebagai nelayan maupun pembudi daya sarang burung walet disebut cukup baik. Hanya indikator infrastruktur dasar yang masih jadi permasalahan. Beberapa desa di Muara Kaman masih terisolasi dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai.

Dari Kecamatan Anggana di pesisir Kutai Kartanegara, Rendra Abadi selaku camat menyampaikan pernyataan seragam. Dari 1.242 warga yang masuk kategori miskin di Anggana, sebagian besar tak memiliki sarana MCK di rumah. Mayoritas penduduk itu bermukim di atas perairan seperti di Desa Sepatin, Muara Pantuan, dan Tani Baru.

Dikonfirmasi masalah tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menggunakan data dari pemerintah pusat. Data kemiskinan diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bappeda juga menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.

Pemkab Kukar sudah berupaya mendapatkan data kemiskinan yang akurat. Salah satu langkah yaitu memverifikasi dan memvalidasi di lapangan. Jumlah penduduk miskin di setiap wilayah bisa diperoleh secara faktual. “Memang ada kekhawatiran bahwa data dan kondisi di lapangan terkadang berbeda," akunya.

Pemkab Kukar juga mencari pangkal masalah dari angka kemiskinan yang tinggi. Pemkab menggunakan panduan enam karakteristik kemiskinan. Keenamnya adalah tingkat pendidikan warga, pekerjaan, hunian, kesehatan, pekerjaan tetap, dan usaha.

Apabila pangkal masalahnya ditemukan, Vanessa bilang, pemkab akan mengintervensi melalui program pengentasan kemiskinan yang disusun forum Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK). Forum tersebut berisi puluhan organisasi perangkat daerah di Kukar. Saat ini, sudah ada 15 langkah yang disiapkan untuk program pengentasan kemiskinan di Kukar.

“Program tersebut akan diimplementasikan di 20 kecamatan di Kukar,” jelas Vanessa.

Muara Kaman, Anggana, Sebulu, dan Loa Janan sebagai kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi prioritas. Program tersebut dibiayai APBD Kukar 2023 sebesar Rp 146 miliar.

Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof Ince Raden, memberikan pendapatnya mengenai perkara ini. Menurutnya, tanggapan cepat dari pemerintah sangat penting dalam menghadapi masalah yang sudah teridentifikasi. Salah satunya dengan memenuhi ketersediaan sarana MCK. Dengan demikian, angka kemiskinan sejumlah kecamatan segera turun.

Pemerintah juga diminta memperbaiki data penerima bantuan agar lebih dan akurat. Sementara itu, pihak swasta yang beroperasi di kecamatan-kecamatan juga dapat berkontribusi. Dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dapat membantu program pengentasan kemiskinan.

“Jangan lupakan peran pendidikan dalam program tersebut. Pendidikan adalah modal penting bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pengetahuan,” sarannya.

Kembali ke program-program yang sudah Pemkab Kukar siapkan. Sekarang adalah waktu untuk menunggu hasilnya. Keluaran dari program-program tersebut akan berorientasi kepada menurunnya angka kemiskinan di Kukar. Lebih dari itu, data kemiskinan yang akurat bisa diperoleh. Setidaknya, tidak ada lagi warga yang hidup berkecukupan tetapi dianggap miskin hanya gara-gara jamban. (*)