Bekas Bupati Kutai Timur tersebut, masih dalam pidatonya, mengatakan bahwa ia akan menggeluti perdagangan emisi karbon. Pemprov Kaltim memang berhasil insentif Rp 1,6 triliun dari Bank Dunia. Dana kompensasi itu diperoleh melalui program penurunan emisi karbon yang berjalan semasa kepemimpinan Isran.

“Saya segera berangkat ke London untuk tanda tangan kerja sama (perdagangan karbon),” ungkapnya mengakhiri pidato.

Tak ada kabar mengejutkan dari Isran pada hari-hari berikutnya. Sampai pada Sabtu, 11 November 2023, beredar surat yang ditandatangani bekas bupati Kutai Timur itu. Dokumen bermeterai tersebut ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat.

Isran menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua partai di tingkat daerah. Dalam surat bertanggal 10 November 2023 itu, Isran menyatakan mundur dikarenakan disibukkan berbagai kegiatan di luar kota Samarinda.

Pengunduran diri Isran telah dibenarkan pendampingnya, Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023, Hadi Mulyadi. Menurut Hadi, kabar itu ia terima dari Isran ketika berkunjung ke rumahnya pada Jumat, 10 November 2023.

“Beliau sampaikan pengunduran diri bertepatan di Hari Pahlawan,” jelas Hadi ketika dihubungi Kandela pada Sabtu, 11 November 2023.

Ketua DPW Partai Gelora tersebut memastikan bahwa Isran tidak mempunyai rencana berpindah ke partai lain. Mengenai kesibukan yang dimaksud Isran, Hadi menyebutkan bahwa koleganya itu sedang sibuk berbisnis.

“Salah satunya, bisnis (bursa) emisi karbon yang sudah beliau sampaikan,” terangnya.

Sumber Kandela yang merupakan orang dekat Isran Noor menyampaikan keterangan tambahan. Selain sibuk berbisnis, Isran Noor punya alasan lain. Isran, sebut sumber tadi, sudah tak cocok dengan pimpinan partai.

“Hal itu disampaikan Pak Isran saat pertemuannya di kediamannya, hanya sehari sebelum surat pengunduran diri itu beredar,” terang sumber tersebut.

Pengamat politik sekaligus akademikus dari Universitas Mulawarman, Jumansyah, turut menduga bahwa Isran dan Partai Nasdem sudah tak sejalan. Menurutnya, kesibukan berbisnis yang disampaikan Isran hanyalah alasan yang retoris. Keduanya disebut sudah tidak memiliki visi-misi yang sama.

“Nasdem juga perlu evaluasi,” sebutnya.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemantik retaknya Isran dengan partai. Satu dia antaranya, sebut Jumansyah, seperti pemilihan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem.

Dugaan itu dikaitkan dengan nama Isran Noor yang sempat digadang-gadang masuk konvensi bakal calon presiden dalam rapat kerja nasional partai pada 16 Juni 2023. Waktu itu, DPW Nasdem Kaltim resmi mengajukan Isran Noor sebagai bakal calon presiden ke pengurus pusat.

Sementara itu, mundurnya Isran sebagai ketua partai disebut tidak banyak memengaruhi Pemilihan Presiden 2024 di tingkat Kaltim. Partai Nasdem bersama-sama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di pilpres tahun depan.

Syafruddin, ketua DPW PKB Kaltim, menyampaikan hal tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Kandela. Masalah Isran yang mundur dari ketua partai disebut urusan dapur Partai Nasdem. Meskipun demikian, Syafruddin menegaskan, mundurnya Isran tidak berpengaruh kepada pemenangan Anies-Muhaimin di Kaltim. Relawan dan tim partai terus melanjutkan pekerjaan mereka.

“Relawan dan instrumen partai terus bergerak menyosialisasikan Anies-Muhaimin di seluruh pelosok desa dan perkotaan,” terangnya.

Isran dan Pilkada Tahun Depan

Kendati tidak menjadi ketua partai, Isran Noor disebut tetap berkontestasi di Pemilihan Gubernur 2024. Gubernur petahana itu bakal berpasangan lagi dengan Hadi Mulyadi.

“Benar, tahun depan, kami mulai turun ke masyarakat,” terang Hadi ketika dikonfirmasi hal tersebut.

Hadi mengatakan bahwa mulai Maret 2024, ia dan Isran Noor akan berkeliling. Pertemuan dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi mengenai pencalonan mereka. Hadi menambahkan bahwa Isran yang bukan lagi ketua partai tidak menjadi masalah. Pada Pemilihan Gubernur 2018, sebutnya, Isran juga berstatus non-partai.

“Banyak partai yang siap mendukung Pak Isran. Beberapa bahkan ada yang juga menawarkan posisi ketua partai,” tegasnya.

Kans Isran mengikuti Pilkada 2024 dibenarkan Jumansyah dari Universitas Mulawarman. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari fenomena politik daerah maupun nasional belakangan yang cenderung kepada figur atau ketokohan.

“Justru partai-partai politik yang akan membutuhkan Isran,” terangnya.

Menilik Bisnis Perdagangan Karbon

Alasan “resmi” Isran Noor mundur adalah kesibukan berbisnis yaitu menggeluti perdangangan karbon. Beberapa hari sebelum pidato terakhir Isran, tepatnya 29 September 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan emisi karbon dalam perdagangan bursa efek. Isran mengaku tertantang mengadu kemampuan bisnisnya di ranah ini.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud transaksi karbon tersebut?

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menjabarkan tentang program pengurangan emisi karbon. Mekanismenya adalah negara-negara industri dengan tingkat polusi tinggi membayar negara berkembang yang menjaga hutan. Pembayaran itu merupakan balas jasa karena hutan-hutan telah menyerap polusi sekaligus mengurangi emisi karbon.

Ikin, sapaan Fathur Roziqin, mengutip artikel berjudul What is the polluter pays principle? yang dimuat The London School of Economic and Political Science. Pola perdagangan karbon ini pertama kali muncul pada Deklarasi Rio 1992 dalam Konferensi PBB terhadap Lingkungan dan Pembangunan. Gagasannya adalah pihak yang menyebabkan polusi berkewajiban membayar dampak polusi tersebut.

Pola itu disepakati oleh Konferensi Perubahan Iklim di Bali pada 2007 (COP 13). Poin nomor 1 huruf b alinea ketiga dalam Bali Action Plan menyepakati bahwa insentif diberikan untuk mengurangi emisi kepada dengan negara berkembang yang melakukan konservasi hutan di negaranya. Kebijakan itu disebut Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD.

“Saat itu, perdagangan karbon hanya berlangsung antarnegara,” ucap Ikin.

Perdagangan karbon makin luas setelah Konferensi Perubahan Iklim di Warsawa, Polandia, pada 2013 (COP 19). Proses perdagangan karbon disebut dapat dilakukan dengan berbagai sumber baik publik maupun privat.

Meskipun terdengar indah, perdagangan karbon seperti ini tak lepas dari kritik. Walhi mengatakan, kebijakan ini menyebabkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dijadikan tempat buang polusi.

“Kita itu menjadi toilet karbon,” cecarnya.

Walhi menilai bahwa kebijakan Presiden Jokowi memasukkan perdagangan karbon ke bursa efek tidak murni mengatasi krisis iklim. Ikin menengarai ada motif ekonomi juga. Ia mengingatkan bahwa perdagangan karbon mempunyai implikasi serius jika dilakukan secara serampangan.

Satu di antaranya adalah pengelolaan hutan masyarakat adat. Hutan yang biasa dijadikan sumber penghidupan masyarakat adat terancam tidak bisa diakses dengan alasan konservasi hutan. (*)